Pemkab Humbahas Mengikuti Woskshop e-planning yang diselenggarakan KPK


Dalam rangka percepatan dalam rencana aksi pencegahan dan penindakan korupsi teringterasi di Sumatera Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan Workshop Replikasi e-planning selama 3 hari, mulai tanggal 18 s.d 20 Juli 2017 bertempat diruang Rapat III Kantor Walikota Medan.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK Ardiasyah Nasution, Walikota Medan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Medan Syaiful Bahri. Peserta yang mengikuti workshop berasal dari 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dan 2 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara antara lain Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Gunung Sitoli dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sambutan Walikota Kota Medan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kota Medan menyampaikan bahwa aplikasi eplanning telah dipergunakan dalam sistem perencanaan pembangunan di Pemko Medan yang dimulai dari rembuk warga, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran anggota DPRD sampai dengan Renja yang sampai ke objek rincian belanja mempergunakan Standar Satuan Harga (SSH). Aplikasi sudah dapat terintegrasi dengan simda Keuangan dengan format pelaporan sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 dan Permendagri 59 Tahun 2007, kata Syaiful dihadapan para peserta workshop.

Dalam arahannya, Ardiasyah Nasution atau sering dipanggil Coki mengatakan bahwa aplikasi eplanning kota medan sudah dapat diadopsi seluruh daerah terkhusus 10 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dan 2 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, bisa plug dan play aplikasi ini untuk melaksanakan perencanaan pembangunan didaerah masing-masing. Aplikasi ini juga nantinya dapat terintegrasi dengan aplikasi ebudgeting. Kita harapkan selesai dibangun oleh programer Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, kata Coki.

 

Lebih lanjut Coki menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi di Sumatera Utara dalam rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi atas progres yang dilakukan disetiap daerah. “Kita mengharapkan melalui aplikasi ini mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, transparansi dan akuntabel”, tegas coki kepada seluruh peserta workshop.

Acara dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan bersama dan berita acara pengadopsian aplikasi perencanaan dan penyerahan source code Pemerintah Kota Medan dengan 12 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat –Provinsi Sumatera Utara disaksikan oleh ketua Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Bappeda Humbahas Ir. Hotmaida Uli Butar-Butar menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan siap mengimplentasikan aplikasi eplanning untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan. “Aplikasi ini mempermudah kita menampung seluruh aspirasi dari masyarakat karena aspirasi dimulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan”, kata Hotmaida.

Terlihat rombongan Pemkab Humbahas yang mengikuti workshop antara lain Plt Kepala Bappeda Humbahas Ir. Hotmaida Uli Butar-Butar, Pembantu Inspektur I Darwin Sihotang, Kabid Administrasi, Kesra dan Litbang Bappeda Melati Simamora, Kabid Informatika Diskominfo Deddy Situmorang, SE.,M.Si, Kasubbid Litbang Verikasi Sinaga, S.Sos, MM, kasubbid Kependudukan, komunikasi Sampetua H Napitupulu, S.Kom, Riris Manik dan Binsar Siahaan.